“A forgotten struggle, a lost future” adalah kalimat pembuka Daan Veldhuizen untuk gambarin kemerdekaan Papua Barat di perkenalan film dokumenter produksinya, The Promise.1 Tayang di beberapa bioskop di berbagai kota di Belanda selama April 2025, aku akhirnya kesampaian nonton di pemutaran terakhirnya di Kriterion Amsterdam, 30 April. Berangkat ke Amsterdam tanpa ekspektasi apa pun, aku pulang dengan perasaan getir, sedikit marah, dan sakit kepala. Penyebabnya adalah sajian dalam film yang sudah pasti nggak bakal lulus sensor LSI karena bakal dicap sebagai propaganda—meskipun memang kayaknya film ini lebih ditujukan buat publik dan pemerintah Belanda alih-alih Indonesia. Sejujurnya, buatku, nggak ada fakta atau peristiwa di dalam film yang benar-benar mengejutkan. Film ini juga nggak bikin standpoint-ku soal Papua berubah—sebaliknya, beberapa fakta justru simpatiku makin menguat akibat teringat baris pertama Pembukaan UUD 1945, “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…” Sayangnya, kalimat itu ironis saat diaplikasikan ke Papua.
Seperti peristiwa sejarah lainnya, upaya kemerdekaan bangsa Papua bukan sesuatu yang sederhana. Ada banyak kepentingan, ideologi, alasan, dan sudut pandang yang saling berkelindan. Menurutku, ini esensi yang ingin dihadirkan Veldhuizen melalui The Promise. Ia bagi filmnya ke dalam empat babak, mengutip kata-kata Rosseau, “Selalu ada empat sudut pandang dalam sejarah: Sisimu, sisi mereka, kebenaran, dan yang sebenarnya terjadi.” Sepertinya, empat babak ini ingin mewakili perspektif masing-masing pihak yang terlibat: orang Papua, Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat. Untuk menghubungkan keempat babak, ia pakai sudut pandang satu tokoh perempuan keturunan Papua (kita sebut sebagai Kakak A) yang lahir dan besar di Belanda.2
Babak Pertama: Sisimu
Film dimulai dengan rekaman dua tim pesawat kecil yang digambarin lagi terbang di atas Papua, lalu mendarat dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Nggak ada nama atau keterangan mengenai waktu pembuatan video itu. Kedua tim itu, yang salah satunya disebut dengan kode “Papa Zulu”, kemudian digambarin dokumentasiin salah satu suku dari penduduk Papua pakai metode yang umum dipakai para etnograf awal abad ke-20. Mereka ngukur dan nyatet fitur fisik, seperti warna kulit, lingkar kepala, dan tinggi badan. (Metode ini sekarang sudah dianggap inappropriate karena promosiin rasisme.) Lalu, para anggota tim—yang semuanya berkulit putih—mulai mengakrabkan diri, mengajar penduduk Papua, dan “membawa mereka pada modernitas”. Fasilitas umum dibangun, orang Belanda berbondong-bondong pindah ke Hollandia (nama lama Jayapura), dan mereka hidup berdampingan dengan penduduk Papua. Ironisnya, sementara orang Belanda digambarin bak lagi liburan di negara tropis, orang Papua justru digambarin sebagai pekerja dan pelayan. Tapi, semua itu digambarin sebagai proses membawa orang Papua ke peradaban modern. Rekaman dengan jelas juga bilang bahwa orang Belanda lagi membantu dan mempersiapkan bangsa Papua untuk merdeka.
Sampai di sini, Kakak A mulai mempertanyakan apa tujuan sebenarnya orang Belanda membantu bangsa Papua untuk merdeka? Ia sadar kalau sejarah adalah persoalan perspektif; tentang gimana narasi diceritakan dan itu bergantung sama identitas si pencerita (YES GURLLL!). Maka, ia mulai cari tau alasan orang-orang Belanda sibuk “mempersiapkan kemerdekaan Papua”.
Babak Kedua: Sisi Mereka
Film berlanjut dengan nampilin wawancara sama beberapa narasumber orang Papua. Fokus babak ini adalah narasi orang Papua mengenai hal yang terjadi di tanah mereka saat itu. Di babak ini, Kakak A juga mulai ngelakuin riset sampai ke Amerika untuk memahami konteks peristiwa.
Setelah Indonesia proklamasiin kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia secara konstan mendesak Belanda untuk menyerahkan Papua. Awalnya Belanda nolak, tapi Indonesia ngancam mau pakai kekuatan militer. Masalah ini cukup lama jadi perdebatan di PBB dan selama itu pula Belanda keukeuh mau memerdekakan bangsa Papua, bahkan sampai berjanji. Pimpinan militer Belanda saat itu juga memastikan kalau Papua bakal merdeka dengan asistensi Belanda. Kedatangannya di Hollandia disambut meriah, nggak hanya oleh orang Belanda yang bermukim di kota itu, tapi juga oleh orang Papua. Namun, situasi nggak jelas dengan Indonesia semakin bikin khawatir banyak orang. Apalagi akhirnya Indonesia beneran ngeluncurin serangan militer lewat pasukan terjun payungnya. Lalu ada kapal perang juga yang dikirim ke perairan Papua dan ngelepas tembakan duluan (klaim Belanda) sehingga Belanda harus balas dan berakhir dengan tenggelamnya satu kapal Indonesia. (Dalam narasi sejarah Indonesia, peristiwa ini disebut Pertempuran Laut Aru.) Saat periode ini, banyak orang Belanda yang menetap di Papua terpaksa kembali ke negaranya.
Sementara itu, dari hasil risetnya, Kakak A mulai paham kalau ada konteks yang lebih besar soal Papua dibanding konflik antara Belanda dan Indonesia. Dilihat dari perspektif yang lebih luas, Perang Dingin dan kepentingan ekonomi juga punya peran penting.
Babak Ketiga: Kebenaran
Film bergeser ke tokoh baru, yaitu Amerika Serikat (AS). Perang Dingin bikin AS merasa perlu untuk ngelibatin diri di situasi politik negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena Indonesia saat itu cenderung dekat sama Rusia dan China, AS nggak mau kehilangan pengaruhnya dan nyuruh Belanda buat nurutin permintaan Indonesia buat nyerahin Papua. Selama beberapa sidang PBB, Belanda terus dipojokin dan Indonesia juga terus ngancam bakal pakai “cara keras”.
Dari kantor arsip di Washington D.C., Kakak A sadar soal keterlibatan AS melalui koleksi arsip Presiden Kennedy. Di sana, dia juga nemu fakta lain bahwa ada kepentingan ekonomi di persoalan Papua: penemuan cadangan tembaga dan emas paling besar di dunia. Yang nemuin cadangan ini orang Belanda, tapi mereka minta bantuan ke AS buat eksplorasi lanjutan. Eksplorasi inilah yang ternyata jadi alasan pembukaan Papua terhadap “modernisme” yang dilakuin Belanda. Di sini juga akhirnya diungkapin kalau dua tim pesawat kecil di awal film sebenarnya adalah bagian dari ekspedisi nyari lokasi Ertsberg dan Grasberg—yang nunjukin kepentingan ekonomi Belanda terhadap Papua sejak awal. Namun, eksplorasi lanjutan nggak bisa dilakuin karena konflik dengan Indonesia masih terus berjalan, jadi AS desak Belanda buat damai sama Indonesia. Akhirnya, di sidang PBB, tercapai kesepakatan bahwa Indonesia dan Belanda bakal mengadakan referendum.
Sayangnya, sama seperti waktu Belanda datang dengan “membawa modernisme” (yang nggak diminta sama orang Papua), keputusan soal referendum ini sama sekali nggak melibatkan orang Papua. Faktanya, delegasi orang Papua hadir di New York saat sidang PBB dilakuin, tapi mereka nggak dibolehin masuk sama pihak keamanan.
Lalu, kenapa Belanda akhirnya ngebolehin Papua dikuasai Indonesia? Gimana sama janji kemerdekaan bangsa Papua?
Babak Keempat: Yang Sebenarnya Terjadi
Saat referendum, orang Papua harus nentuin mau merdeka atau gabung dengan Indonesia. Tapi, beberapa narasumber Papua di dalam dokumenter ini mengklaim kalau referendum itu dicurangi sejak awal dan nggak merepresentasikan keseluruhan orang Papua. Dari sekitar 800.000 orang Papua saat itu, cuma sekitar 1.200 orang yang dipilih untuk memberikan suara. Tau alasannya apa? Karena cuma 1.200 orang ini yang sudah punya kesadaran untuk berpikir modern. Sementara itu, narasumber lain juga bersaksi kalau ada pemaksaan dari pihak TNI dalam proses referendum—yang, sayangnya, nggak terdokumentasi karena kuatnya penjagaan militer saat itu.
Pada akhirnya, referendum menghasilkan keputusan Papua jadi bagian Indonesia.
Tapi kenapa Belanda diam saja padahal katanya mereka mau membantu memerdekakan bangsa Papua?
Ternyata, ada peran dari Pangeran Bernhard, suami Ratu Juliana (memerintah 1948-1980) di sini. Sebagai tokoh yang punya peran aktif di beberapa perusahaan Belanda, Pangeran Bernhard tampaknya punya koneksi ke AS dan bikin kesepakatan untuk ngebiarin Papua dikuasai Indonesia. Tentu saja kesepakatan ini punya imbalan: keluarga kerajaan Belanda dapat bagian dari tambang tembaga dan emas yang baru ditemukan di Papua. Hal ini dibuktiin dengan diamnya Belanda atas kondisi Papua di bawah Indonesia saat ini. Meskipun gerakan Free West Papua yang berpusat di Belanda aktif kampanye dan lobi ke pemerintah Belanda, sama sekali nggak ada kepedulian dan ingatan soal janji kemerdekaan yang pernah diberikan sama pemerintah Belanda kepada bangsa Papua. Film ditutup dengan adegan Kakak A nerima telepon dari temannya yang ngabarin fakta soal Freeport. Perusahaan tambang milik AS yang punya satu-satunya akses buat nambang di Papua itu ternyata didirikan tahun 1962, cuma beberapa saat sebelum pecah konflik fisik antara Indonesia dan Belanda di Papua yang berujung pada kesepakatan buat referendum.
Tau apa yang aku pikirin selama dan sesudah nonton film ini?
LITERALLY F*CK COLONIALISM!!!!!
*insert meme tersenyum seperti logo kumon*
Kayaknya sekitar tahun 2015-2016, pokoknya setelah ikut matkul Sejarah Ekonomi Indonesia, aku selalu mikir kalau semua peristiwa sejarah pada akhirnya punya latar belakang ekonomi karena memang sepenting itu peran uang dan keuntungan finansial di masyarakat kapitalistik. Lalu, baru-baru ini, aku baca artikelnya Kacie Lucchini Butcher, seorang sejarawan dari University of Wisconsin-Madison, yang nawarin pendekatan metodologis yang bisa dipakai sejarawan waktu nemu sumber penting tapi nggak bisa diakses. Buat kebijakan pembatasan akses arsip, Butcher mempertanyakan, “Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari penutupan itu?”3 Meskipun ngomongin soal sumber, tapi kerangka berpikir Butcher ini bener-bener aplikatif karena bisa diterapin kapan aja dan buat kasus apa aja. Kalau diterapkan ke pendekatan untuk menganalisis suatu peristiwa sejarah, pertanyaan ini bisa dimodifikasi jadi: Siapa yang diuntungkan dan dirugikan dalam suatu peristiwa sejarah?
Dalam Ilmu Sejarah, semua peristiwa terjadi karena suatu alasan—selalu ada hubungan sebab-akibat dalam narasi sejarah. Lalu, “peristiwa” bisa merujuk ke “satu kejadian” yang tunggal, bisa juga ke “rentetan kejadian” yang saling berkait satu sama lain. Namun, meskipun kita lagi bahas suatu perkara tunggal pun, ia pasti didahului sama hal-hal lain yang melatarbelakangi. Contohnya, saat kita bicara soal Kemerdekaan Indonesia, kita bisa bicara dua hal. Pertama, Kemerdekaan Indonesia sebagai peristiwa tunggal yang terjadi pada 17 Agustus 1945. Kedua, sebagai rentetan peristiwa, Kemerdekaan Indonesia merupakan proses yang sudah dimulai sejak kesadaran soal nasionalisme Indonesia muncul (dan, menurutku, belum berakhir sampai saat ini). Terkadang, peristiwa-peristiwa dalam suatu rangkaian terlihat sebagai beberapa kejadian yang terpisah, yang punya alasan dan pemicunya masing-masing. Tetapi, waktu dianalisis menggunakan pendekatan dan konsep tertentu, kita baru bisa melihat benang merahnya.
Pertanyaan sederhana “siapa yang diuntungkan?” ini powerful banget waktu diaplikasiin buat analisis kasus Papua. Dan inilah yang sukses dilakuin sama Daan Veldhuizen. Selain berhasil nunjukin berbagai kepentingan dan alasan di belakang gagalnya kemerdekaan Papua, The Promise juga berhasil nunjukin kalau peristiwa sejarah itu SUDAH PASTI KOMPLEKS! Nggak bisa juga peristiwa sejarah cuma dilihat dari kacamata benar/salah atau pakai satu perspektif doang.
Soal Papua, biasanya narasi sejarah Indonesia selalu pakai perspektif nasionalisme. Dalam buku-buku sejarah, perebutan Papua Barat oleh Indonesia dan Belanda setelah proklamasi kemerdekaan dibingkai sebagai aksi heroik mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwarisi dari bekas wilayah Hindia Belanda. Analisis lebih jauh soal aspek-aspek lain, misalnya sejak kapan suatu wilayah dikuasai Belanda, gimana hubungan masyarakat di wilayah itu dengan pemerintah kolonial, dan apakah masyarakat daerah itu setuju untuk jadi bagian dari RI jarang banget jadi pertimbangan. Yang terakhir ini hal paling penting, menurutku. Kalau masyarakat suatu wilayah nggak setuju jadi bagian suatu negara tapi tetap dipaksa, apa namanya kalau bukan kolonialisme?
The Promise juga berhasil menampilkan kolonialisme yang belum hilang dari Papua sampai sekarang. Sangat gampang buat lihat konflik di Papua sebagai peristiwa tunggal: Upaya orang Papua buat merdeka. Tetapi, saat kita lihat lebih jauh ke belakang, ke berbagai peristiwa yang sepertinya nggak berhubungan sama situasi saat ini, dengan konteks kolonialisme yang lebih luas, akan terlihat jelas kalau yang terjadi di Papua bukan sekadar konflik antara pemberontak dan pemerintah. Ada penjajahan dan segala anak turunannya.
Kalau lihat berita tentang orang Papua di media sosial saat ini, mudah banget buat nemuin pandangan-pandangan stereotipikal yang berbau kolonial terhadap mereka. Orang Papua masih dianggap sebagai masyarakat yang terbelakang, kurang modern, nggak berpendidikan, dan nggak punya agensi.4 Tapi apa ini benar? Tentu saja nggak! Pengetahuan mereka tentang lingkungan hidupnya tentu saja jauh lebih kaya daripada orang dari daerah lain dan mereka tentu saja punya hak untuk menentukan cara hidup yang mereka inginkan. Tapi, lagi-lagi kacamata “modernitas” buat menyelubungi kepentingan ekonomi dan politik selalu dipakai buat memaksakan suatu standar yang belum tentu cocok bagi masyarakat Papua. Buatku, hal paling merusak dari kolonialisme adalah anggapan bahwa bangsa yang dijajah nggak punya kemampuan berpikir setara dengan si penjajah. Padahal, cara menilai kemampuan berpikir ini sudah bias sejak awal karena si penjajah, dengan arogan, CUMA pakai standarnya sendiri untuk melihat masyarakat lain.
Bahas soal pandangan yang bias, aku jadi teringat konsepsi orietalisme-nya Edward Said yang termasyhur itu. Meskipun banyak dikutip dan dikritik sana-sini, dan meskipun pemahamanku atas konsepsi itu juga mungkin belum sempurna, orientalisme masih sangat relevan untuk melihat betapa terstrukturnya pengabaian terhadap agensi dan intelektualitas orang-orang non-Barat. Pandangan yang disebut orientalisme bukan cuma sekadar stereotyping dan othering orang yang beda ras, tapi juga menganggap bahwa ada peradaban yang nggak cukup layak, baik, dan maju. Tapi, lagi-lagi, standar siapa yang dipakai untuk menilai itu? Sebelnya, pandangan begini secara sadar masih dipelihara, bahkan di kalangan yang katanya terpelajar.
Balik lagi ke soal Papua, aku ingat Joko “Mulyono” Widodo pernah dipuji-puji karena “membangun” Papua. Jalan raya dibangun, sekolah didirikan, lahan-lahan pertanian dibuka. Tapi sebenarnya, buat siapa? Siapa yang diuntungkan dari pembangunan itu? Kalau beberapa orang dari Pulau Jawa saat ini mengakui bahwa Politik Etis dilakukan Belanda sebenarnya demi keuntungan pemerintah kolonial yang pengen pekerja murah, lahan pertanian subur, dan transportasi komoditas lancar, semoga mereka juga bisa paham kalau pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia di Papua juga berpotensi punya alasan ekonomis dan politis.
Terlepas dari konteks kolonialisme yang diangkat di The Promise, sangat disayangkan film ini nggak menghadirkan penanda waktu, tempat, dan nama yang jelas. Padahal tiga hal ini penting banget buat nunjukin alur cerita. Karena ketiadaan itu, penonton mungkin bisa kesulitan melihat urutan peristiwa. Pada akhirnya, penonton bisa kesulitan juga menghubungkan satu kejadian dengan kejadian lainnya dan memahami hubungan sebab-akibat antar peristiwa. Sebagai dokumenter sejarah, tentu saja hal ini jadi kekurangan besar.
Lalu, soal pembabakan dengan mengutip Rosseau juga sebenarnya agak membingungkan menurutku. Meskipun sudah dibagi-bagi berdasarkan sudut pandang, perspektif yang digunakan di tiap babak kurang sesuai dengan narasi dan wawancara yang dihadirkan. Kehadiran Kakak A sebagai benang merah cerita juga samar banget, terutama di bagian awal film. Akibatnya, alur cerita hampir terkesan berantakan dan baru kelihatan runut mulai di Babak Ketiga.
Tapi ada satu kelebihan besar dari penayangan film ini di hari terakhir pemutarannya. Setelah penayangan The Promise selesai, ada sesi tanya-jawab dengan salah satu tokoh gerakan Free West Papua. Aku lupa namanya siapa (maaf T.T), tapi dia adalah anak seorang antropolog Papua yang dibunuh Orba karena mendokumentasikan lagu-lagu daerah Papua. Ibunya harus mengungsi ke Papua Nugini ketika hamil, lalu mereka mencari suaka dan tinggal di Belanda. Saat sesi tanya-jawab itu, dua pertanyaan yang menurutku paling menarik adalah “apakah ada kemungkinan film ini tayang di Indonesia?” dan “apakah orang Indonesia secara umum tahu hal-hal yang disampaikan dalam film ini?”. Aku ingat si bapak menjawab dengan nada yang sangat optimis dan netral. Dari jawaban itu, aku jadi paham kalau beliau punya pengetahuan yang luas soal kolonialisme. Waktu itu, aku lagi di puncak kemarahan sama pemerintahan baru dan sangat pesimis lihat berbagai ketidakbijakan para badut. Anehnya, optimisme si Bapak Papua justru bikin nasionalismeku naik. Aku jadi percaya kalau Indonesia bisa diselamatkan dan nggak bubar di tahun 2030 wkwk
- Lihat Movies that Matter On Tour in April: The Promise ↩︎
- Lihat trailer The Promise di sini ↩︎
- Kacie Lucchini Butcher, “More questions than answers: Interrogating restricted access in the archives”, Journal of the History of the Behavioral Science, 2022-04 Vol. 58 (2), https://doi.org/10.1002/jhbs.22179 ↩︎
- Terminologi “agensi” ini merujuk pada teori sosial mengenai kemampuan untuk bertindak sesuai dengan intelektualitas dan keinginannya sendiri. Contoh literatur mengenai agensi: David K. Chan. Action Reconceptualized: Human Agency and Its Sources. Lexington Books, 2016. EBSCOhost. ↩︎
