Beberapa orang yang pernah saya temui, atau ketika saya masih menjadi kurator di Museum Multatuli, sering bertanya, kenapa harus Multatuli yang dipilih sebagai sosok yang diabadikan di Lebak, sampai-sampai dibuatkan museum? Kalau boleh ditambahkan, tidak hanya dibuatkan museum saja, tapi juga sudah diadakan festival setiap tahun (sejak 2018) untuk memperingati sosok Multatuli.
Bagi sebagian orang, Multatuli bisa dianggap sebagai pahlawan karena membuka borok kolonialisme Belanda. Sebagian lainnya menganggap ia bagian dari kolonial, tidak bisa disandingkan bersama tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, Tan Malaka, atau lainnya. Ini menarik karena kontroversi seputar Multatuli masih belum selesai hingga detik ini. Kontroversinya hanya itu-itu saja, pahlawan atau bukan, benar atau tidak ceritanya? Tulisan ini mencoba memberikan perspektif baru mengenai Multatuli sebagai bagian dari proses sejarah, serta pembentukan citra Multatuli sebagai identitas di Lebak.
Max Havelaar & Kritiknya
Max Havelaar, sebuah roman yang ditulis Multatuli, sejak kemunculannya pada 1860 sudah menjadi kontroversi. Sangat tidak lazim roman di zaman itu dituliskan dengan gaya sarkastik dan menggebu-gebu, apalagi dengan cerita langka seputar kehidupan di tanah jajahan. Tidak hanya masalah gaya penulisan, kontroversinya berlanjut pada substansi ceritanya: benar atau tidaknya kisah yang ada dalam Max Havelaar?
Bagi yang belum membaca secara utuh, Max Havelaar merupakan cerita atau pengalaman Multatuli (Eduard Douwes Dekker) sebagai asisten residen di Lebak. Dalam tugasnya sebagai pamong praja kolonial, ia melihat terjadinya kesewenang-wenangan dalam pengambilan hak pribadi masyarakat kecil Lebak yang dilakukan pemimpinnya, yaitu Bupati Lebak (R. A. Karta Natanegara). Cerita itu terlukiskan dalam kisah Saija dan Adinda, yang mana bupati memaksa mengambil kerbau kesayangan Saija untuk dijadikan jamuan kedatangan dulurnya, Bupati Cianjur. Tidak sampai di situ saja, hak pribadi juga termasuk menyerahkan jiwa raga untuk kepentingan bupati, dipaksa untuk membersihkan halaman alun-alun agar terlihat bagus oleh tamu. Dekker menggugat masalah ini kepada residen hingga gubernur jenderal. Alih-alih mendukung tanggapan Dekker, petinggi-petinggi kolonial justru menganggap masalah itu adalah sebuah kelumrahan di tanah koloni.
Dekker sama sekali belum memahami bagaimana sistem kolonial bekerja. Di Jawa pada rentang 1830-1870 diberlakukan sistem Tanam Paksa, orang Belanda menyebutnya Cultuurstelsel (sistem budidaya dan domestikasi tanaman). Ciri penting dari sistem ini yaitu terdapat dualisme kekuasaan, pamong praja pemerintahan Belanda berdampingan dengan penguasa lokal. Mengapa perlu diterapkan sistem politik dualistis ini? Mengapa tidak Pemerintah kolonial Belanda langsung yang menjalankan pemerintahan? Masyarakat lokal Indonesia, khususnya Jawa, masih hidup pada tingkat subsistensi dan sistem produksi prekapital. Maka jalan yang paling sesuai untuk menjalankan pemerintahannya, penguasa kolonial memakai sistem pemerintahan tak langsung. Hal ini sesuai dengan struktur kekuasaan tradisional di Jawa, yaitu sistem feodal.1 Dalam struktur sosial feodalistis, raja dan para elite lokal berkedudukan sebagai tuan, dan rakyat sebagai abdi. Lewat saluran feodal dengan mempergunakan ikatan desa dan tradisionalismenya, aliran jasa dan hasil bumi ke atas jauh lebih besar daripada aliran jasa dari atas ke bawah. Masyarakat lokal sebagai objek dari sistem ini tentu saja mendapat beban yang besar: Memenuhi permintaan produksi tanaman ekspor dari pemerintah kolonial juga dipinta yang aneh-aneh oleh penguasa lokal (diambil kerbau, potong rumput seperti diceritakan Max Havelaar).
Terlepas dari sistem kolonial yang efektif itu, Dekker memang menggugat, tapi tidak terhadap sistemnya, yaitu tanam paksa atau kata orang Belanda disebut Cultuurstelsel, ia pun tidak melihat kebaikan-kebaikan sistem lain.2 Pandangannya sederhana, Orang Jawa (masyarakat lokal) itulah persoalannya. Pemecahan masalahnya: janganlah harta mereka dibunuh.
D. A. Peransi dalam tulisannya mengkritik habis Max Havelaarsebagai sebuah mitos yang dibesarkan dan langgeng hingga hari ini melalui pelajaran-pelajaran di sekolah.3 Lebih jauh menurutnya, mitos bahwa apa yang ditulis dalam Max Havelaar benar terjadi. Peransi pun tidak menyukai hasil dari pembuatan film Max Havelaar (1976) yang menurutnya terlalu dikotomis. Hal ini terlihat dari penggambaran dua tokoh yang terlalu hitam-putih, satu sisi Max Havelaarsebagai protagonis dan sisi lainnya Raden Adipati seorang antagonis. Saijah, Adinda, dan orang-orang Banten lainnya hanya menjadi pelengkap penderita dan mati konyol tanpa perlawanan di ujung Bayonet Belanda.4 Ia pun berkesimpulan bahwa film tersebut tidak mempunyai visi Indonesia dengan tidak adanya penggambaran situasi sosial-politik serta bentuk perlawanan kolonialisme oleh orang-orang Indonesia. Itu jadi kemenangan dari diplomasi kebudayaan Belanda, kata Peransi. Selain itu banyak pihak, baik orang Belanda (akademisi, orang-orang dalam faksi konservatif) maupun elite lokal mengkritik Max Havelaar dalam menunjukkan kebenarannya. Bahkan kritik-kritik itu bersifat tendensius dan provokatif, menyerang kehidupan pribadi Dekker.
Bagi saya sendiri, benar atau tidaknya cerita dalam Max Havelaar bukan jadi persoalan penting. Pada tataran praktis antara fakta dan fiksi tidak ada perbedaan berarti secara tekstual sehingga sastra dan sejarah dapat diasosiasikan bergulat di dalam satu bidang yang sama, yaitu bahasa.5 Selain itu bila mengutip perkataan Kuntowijoyo, sastra bisa jadi bagian sejarah sebagai cerminan masa itu. Masalahnya sejauh mana Max Havelaarmencerminkan keadaan masa lalu? Maka dari itu ditekankan bahwa kebenaran sejarah maupun sastra adalah kebenaran relatif.
Persoalan lain adalah justru Max Havelaar merupakan bagian dari proses sejarah, terlepas dari benar atau tidak ceritanya. Kekuatan sastra yang dibawa oleh Multatuli mendapat sorotan di publik Belanda tentang bagaimana seharusnya wilayah koloni dikelola tanpa memberatkan masyarakat lokal. Pun kalangan nasionalis Indonesia seperti Soekarno, Kartini, dan lainnya terinspirasi oleh cerita Multatuli.
Melacak Identitas dari Nama Jalan
Tidak dapat dipungkiri, Multatuli sudah menjadi identitas masyarakat Lebak, khususnya di Rangkasbitung sampai saat ini. Namanya diabadikan menjadi nama jalan, sekolah, radio, gedung, dan lainnya. Pembentukan identitas itu pastilah melalui proses sejarah. Lalu, sejak kapan tepatnya? Cukup sulit menemukan data atau sumber-sumber untuk menjawab pertanyaan itu. Saya hanya menemukan berita singkat di surat kabar tahun 1933 mengenai Jalan Multatuli. Itu pun tidak menjelaskan tentang sejak kapan dan kenapa dinamakan jalan Multatuli. Hanya sebuah berita mengenai kegiatan misi Katolik di Rangkasbitung. Di paragraf terakhir disebutkan: “tempat tinggal pastor dan gereja berada tepat di sebelah rumah sakit di Jalan Multatuli”.6 Dari sini bisa disimpulkan Multatuli sejak 1933 sudah menjadi nama jalan di Rangkasbitung.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 22 Agustus 1933
Informasi lain datang dari R. Broersma yang pernah menulis di surat kabar Nieuwe Rotterdam, lalu dimuat ulang Algemeen Handelsbladterbitan Semarang pada 9 Juni 1926. Ia menceritakan tentang monumen meja batu di halaman rumah bekas kediaman Douwes Dekker di Rangkasbitung. Hal yang menarik adalah, ia menjelaskan bahwa tidak ada jalan yang dinamai menurut namanya (Multatuli).7 Dua informasi dari surat kabar ini dapat ditarik asumsi awal bahwa penamaan jalan utama di Rangkasbitung itu berkisar di rentang tahun 1926 hingga 1933.
Sites of Memory
Ada hal menarik di rentang waktu itu. Mulai awal abad ke-20 hingga senja kalanya pemerintahan kolonial pada 1941, Indonesia (Hindia-Belanda) mulai menerapkan sistem Politik Etis. Ditandai dengan pidato Ratu Belanda (Wihelmina), perlu adanya balas budi kepada tanah jajahan. Memang, politik etis memberikan cukup perubahan di koloni, khususnya diberikan pendidikan masif hingga jadi senjata makan tuan karena memunculkan nasionalisme Indonesia. Tahun 1926 pula menjadi tanda Hindia-Belanda secara kehidupan menjadi semacam negara polisi (politiestaat) untuk membumihanguskan gerakan-gerakan nasionalis saat itu.8
Politik Etis merupakan buah pikiran orang-orang Liberal di Belanda dari hasil perdebatan panjang sejak cultuurstelsel. Sistem ini menjadi sebuah kompromi dengan kaum konservatif Belanda untuk menjalankan koloni sesuai dengan ide humanis yang berkembang di Eropa pada masa itu. Dalam perdebatan itu, tidak sedikit orang-orang Liberal menggunakan penggambaran dalam roman Max Havelaaruntuk menunjukkan kebobrokan sistem sebelumnya. Kalau tidak dilebih-lebihkan, Multatuli bagi kaum Liberal Belanda mungkin dianggap pahlawan karena mendukung ide-ide pembaruannya.
Atas jasa-jasanya karena menunjukkan kehidupan di tanah jajahan, perlu adanya “sites of memory”, yaitu penanda ingatan masa lalu namun dalam tatapan atau kendali sejarah. Ingatan atau memori tidak lagi bersifat spontan dan naluriah, tetapi bagian dari duty of remember (kewajiban untuk mengingat).9 Inilah yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, memainkan politik memori dengan menghidupkan sosok Multatuli di tempat ia bertugas melalui nama jalan atau pendirian monumen meja batu (seperti yang diceritakan Broersma).
Saya bisa berkata demikian karena memang jalan protokol itu sudah dinamakan sejak zaman kolonial, bukan ketika Indonesia merdeka. Terlepas dari hal itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada akhirnya menciptakan memori kolektif di tengah masyarakat. Nama Multatuli jadi identik dengan Lebak, khususnya Rangkasbitung. Jadi, identitas kita, Rangkasbitung kotanya Multatuli adalah “warisan kolonial”.
Mengapa identitas itu masih bertahan hingga hari ini? Jawabannya sederhana, karena memang masih sedikit narasi tandingan, khususnya sejarah lokal yang merekam kehidupan sehari-hari masyarakat Lebak dengan dinamika internalnya. Hal itu juga menjadi otokritik bagi sejarawan, terlebih saya, untuk mengeksplorasi peristiwa-peristiwa masa lalu di Lebak dari perspektif masyarakat lokal sebagai subyek, bukan obyek.
Upaya yang dilakukan oleh Museum Multatuli yang baru berdiri sekitar 2 tahun sebetulnya sudah bagus. Dalam dioramanya tidak hanya menceritakan Multatuli dengan peristiwa yang dulu disebut “Perkara Lebak” saja. Tapi ia juga menghadirkan narasi lain seperti anti-kolonialisme, proto-nasionalisme awal, hingga tokoh-tokoh yang punya kedekatan emosional dan kultural dengan Lebak. Namun, tetap saja harus mengeksplorasi lebih jauh sampai batas menemukan identitas lain yang tidak berhubungan dengan Multatuli saja, baik sejarah maupun budayanya.
Pada Akhirnya
Pemaknaan Multatuli haruslah dipahami sebagai bagian dari proses sejarah di Lebak, alih-alih mengkultuskannya. Selain itu Multatuli yang selalu identik dengan Lebak, yang diduga bentukan atau warisan kolonial bukan sesuatu hal buruk juga. Karena kebenaran itu sifatnya relatif. Pun bagi yang menganggap Multatuli Pahlawan atau bukan, jangan dijadikan persoalan rumit. Keberagaman pendapat itulah yang menarik untuk terus diperdebatkan, asal dalam tataran akademis. Dari sana akan terbentuk pemahaman masa lalu kita mengenai sejarah yang tidak selalu identik dengan “pelayan nasionalisme”.
Catatan akhir:
- Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I: Dari Emporium sampai Imperium. (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm. 344. ↩︎
- Rob Nieuwenhuys, Hikayat Lebak. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977), hlm. 11. ↩︎
- D. A. Peransi, “Max Havelaar, Mitos Belanda yang Membuat Kita Terkecoh”, Suara Pembaharuan, 14 Desember 1987. ↩︎
- Ibid. ↩︎
- Bambang Purwanto, “Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif: Kajian Kritis terhadap Historiografi Indonesiasentris”, Humaniora, Vol. XIII, No. 1/2001, hlm. 29. ↩︎
- Tulisan aslinya dalam bahasa Belanda “Pastorie en kapel komen vlak naast het ziekenhuis aan de Multatuli-straat”. Surat Kabar Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 22 Agustus 1933. ↩︎
- Dr. R. Broersma, “De steenen Tafel van Multatuli. Zelfs Rangkasbitoeng is er niet Trotsch op.”, dalam Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 9 Juni 1926. ↩︎
- Tema mengenai negara polisi ini bisa dibaca dalam disertasi Takashi Shiraishi dari Universitas Cornell dan telah dibukukan dalam bahasa Indonesia dengan judul Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926.(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997). ↩︎
- Budiawan (ed.), Sejarah dan Memori: Titik Simpang dan Titik Temu. (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. xi. ↩︎
